MAKALAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
“
AKUNTANSI PADA SEKTOR PENDIDIKAN ’’
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
MASALAH
Akuntansi
sektor publik identik dengan akuntansi pemerintahan dalam suatu Negara. Hal
tersebut memang tidak salah, tetapi akuntansi sektor publik sebenarnya lebih
luas daripada sekedar akuntansi pemerintah.Sektor-sektor yang tidak difokuskan
untuk meraih profit dan melayani kepentingan publik termasuk dalam cakupan
akuntansi sektor publik. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah akuntansi
rumah sakit, akuntansi yayasan, dan akuntansi sektor pendidikan.
Pengelolaan
akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam
pembangunan Negara jangka panjang. Pengelolaan akuntansi yang tepat dan akurat
akan memberikan informasi keuangan yang benar sehingga dapat menunjang proses
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Selain itu,
pengelolaan sektor pendidikan dengan akuntansi akan menghasilkan efisiensi
dalam sisi pembiayaan.
Istilah
akuntansi mulai dikenal pada awal tahun 60-an, ketika ilmu akuntansi Amerika
Serikat mulai masuk ke Indonesia. Kata akuntansi berasal dari kata to
account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan.
Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan.
Definisi
akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut
pandang pemakai jasa akuntansi dan dari proses kegiatannya. Berikut merupakan
penjelasan dari masing-masing sudut pandang : Sudut pandang pemakai; akuntansi
didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi
kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi
diperlukan untuk membuat rencana yang efektif, pengawasan dan pengambilan
keputusan oleh manajemen, pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditor,
badan pemerintah dan sebagainya.
Sudut
pandang proses kegiatan; akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.
Definisi ini menunjukkan bahwa akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan
menyangkut berbagai kegiatan.
Era
pasca reformasi melahirkan kembali semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan
transparansi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Otonomi daerah telah membawa
jiwa dan semangat tersebut dalam desentralisasi daerah. Dengan diberlakukannya
otonomi daerah di Indonesia, secara otomatis, masing-masing daerah akan
berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui berbagai usaha,
seperti menggali potensi daerah seoptimal mungkin serta menggunakan sumber daya
seefisien mungkin. Namun semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia,
belum terlihat perubahan dan dampak yang signifikan bagi perkembangan serta
peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah
pada umumnya terpaku pada pembangunan secara fisik semata dan keuntungan jangka
pendek. Padahal, pemerintah daerah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber
daya manusia.
Desentralisasi
dalam otonomi daerah berarti ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah untuk menangani beberapa sector, seperti system
birokrasi pemerintah, kesehatan, pendidikan, pariwisata, industri dan sektor
lainnya. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian serius adalah sektor
pendidikan, mengingat pengelolaan sektor ini memerlukan perspektif jangka
panjang. Sektor pendidikan merupakan investasi dalam pengelolaan dan pembinaan
sumber daya manusia agar mampu mengolah sumber daya alam secara optimal untuk
kemajuan daerah. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki
wewenang seluas-luasnya untuk mengembangkan sektor pendidikan. Oleh karena itu,
warna dan corak pendidikan di daerah tergantung pada komitmen dan kepedulian
Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
Seiring
dengan berjalannya otonomi daerah, berlangsung pula globalisasi di mana
tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan akan semakin berat. Dalam
menghadapi tantangan tersebut, pendidikan menjadi pijakan dan arah roda
perjalanan bangsa ini. Dalam pelayanan dan penyediaan pendidikan, terjadi
persaingan antara sekolah swasta dan publik. Persaingan ini sering tidak
diiringi dengan peningkatan kualitas sekolah yang bersangkutan, baik pengajar,
sarana dan prasarana, maupun lulusan sekolah tersebut. Terbatasnya alokasi dana
dari pemerintah adalah suatu kendala yang tak urung membuat kualitas pendidikan
sekolah belum juga beranjak. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai tolok
ukur atas kualitas suatu sekolah. Sekolah harus menggunakan dana seefektif dan
seefisien mungkin demi peningkatan dan pelayanan dan kualitas pendidikan
sekolah. Apabila dana dari pemerintah tidak mencukupi, sekolah dapat
mengupayakan melalui danan dari masyarakat. Pengelolaan dana harus dilandasi
semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang
transparan, masyarakat dapat mengetahui ke mana saja dana sekolah tersebut
dibelanjakan.
Selama
ini sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban
sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Saat ini, sekolah
diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan
sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas,
serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa. Jadi, pemerintah maupun
masyarakat dapat mengetahui dengan mudah berapa besar kebutuhan tiap murid
dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya. Sehingga pemerintah dapat
mengambil kebijakan dan tindakan terkait dengan pembangunan sektor pendidikan.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Peran dan Fungsi Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan
Peran
dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi
kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan
keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.
2.2
Siklus Akuntansi Pendidikan
Laporan
keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas
pengumpulan dan penglahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan
keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu
para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. Dalam menyusun suatu
laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara
umum, prinsip-prinsip akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta
teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi
dinamakan siklus akuntansi.
Siklus
akuntansi adalah proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu
periode tertentu. Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan yang
dilakukan selama periode berjalan, yaitu penjurnalan tarnsaksi dan
pemindahbukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir
periode. Pekerjaan yang dilakukan di akhir periode termasuk juga mempersiapkan
akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Banyaknya
langkah yang harus ditempuh pada akhir periode secara tidak langsung
menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir.
Walaupun demikian, pencatatan, dan pemindahbukuan selama periode berjalan
membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan pekerjaan di akhir periode.
Alur
proses akuntansi pendidikan dimulai dengan pencatatan transaksi pertama sampai
dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan,
serta persiapan untuk pencatatan transaksi berikutnya.
Siklus
akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu : Tahap pencatatan; kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti
transaksi serta bukti pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan sarana buku
harian atau jurnal untuk kemudian diposting berdasarkan kelompok ke dalam akun
buku besar. Tahap pengikhtisaran;
kegiatan dalam tahap ini adalah sebagai berikut; penyusunan neraca saldo
berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan
kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah
penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik. Tahap pelaporan; dalam tahap ini, dilakukan penyusunan Laporan
Surplus Defisit, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2.3
Laporan Keuangan Dalam Akuntansi Pendidikan
Laporan
Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi
yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang
berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan,
kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja,
dan realisasi pembelanjaan. Berikut merupakan komponen-komponen Laporan
Keuangan :
Neraca;
ibarat sebuah foto, neraca hanya menampilkan gambaran institudi pendidikan pada
saat tanggal neraca saja. Jadi, neraca merupakan sebuah gambaran posisi keungan
dari suatu lembaga pada waktu tertentu. Pada umumnya, komponen neraca meliputi
Aset yang terbagi menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap, Kewajiban yang terbagi
atas Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang, dan Modal.
Laporan
Surplus Defisit; merupakan laporan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu
entitas. Dalam konteks ini, kinerja adalah kemampuan suatu lembaga dalam
menciptakan pendapatan.
Laporan
Arus Kas; laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode
akuntansi. Di dalam laporan ini, perubahan posisi kas dilihat dari 3 (tiga)
sisi, yakni dari kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi. Sesuai dengan
namanya, laporan ini akan memberikan informasi tentang arus kas masuk maupun
keluar dari institusi pendidikan yang berguna untuk memberikan gambaran
mengenai alokasi kas ke dalam berbagai kegiatan institusi pendidikan.
2.4
Tujuan Sistem Akuntansi Biaya di Sektor Pendidikan
Tujuan
sistem akuntansi biaya di sektor pendidikan sekolah adalah sebagai berikut :
- Mengefektifkan
dan mengefisienkan penggunaan dana sekolah;
- Mengetahui
penyebab utama biaya yang terjadi di sekolah;
- Memberikan
informasi berupa laporan biaya yang akurat;
- Memberikan
jaminan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana dan pelaporannya;
- Menghasilkan
laporan biaya yang terkini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan pengelola sekolah, terutama pada aspek keuangan.
Landasan
teori yang dipakai untuk memecahkan permasalahan perhitungan biaya di sekolah
dasar dan menengah adalah dengan pendekatan akuntansi biaya tradisional
dan Activity Costing System (ACS). Proses dan sistematika
pemecahannya adalah melalui rincian tahap sebagai berikut :
1. Pemahaman
mengenai pengertian biaya;
2. Klasifikasi
dan identifikasi biaya-biaya yang terjadi di sekolah ke dalam kategori tertentu
dengan pendekatan ACS;
3. Pembuatan
konsep penghitungan biaya baru yang akurat dan informative;
4. Simulasi
aplikasi model perhitungan biaya.
2.4.1
Pemahaman mengenai pengertian biaya;
Sebagai langkah pertama, harus diketahui
terlebih dahulu konsep biaya. Biaya adalah suatu bentuk pengorbanan ekonomis
yang dilakukan untuk mencapai tujuan entitas. Di sekolah dasar dan menengah,
sangat banyak macam dan jenis biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan.
Dalam hal ini, tujuan sekolah adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara
umum terutama mencetak lulusan sesuai dengan standar criteria yang telah
ditetapkan oleh pemerintah maupun entitas sekolah itu sendiri.
Di sekolah dasar dan menengah negeri,
standar pengelolaan administrasi dan keuangan serta pelaporan keuangan masih
relatif sama dan terpusat. Hal ini membuat entitas pendidikan dasar dan
menengah negeri harus mengembangkan penerapan standar sesuai dengan
karakteristikdan kebutuhan yang dimiliki masing-masing sekolah, termasuk di
dalamnya perhitungan dan pelaporan biaya.
Informasi biaya memiliki nilai yang
berarti bagi orang tua siswa, siswa, serta masyarakat pemerhati pendidikan
maupun pendidikan maupun umum. Pelaporan biaya ini diharapkan menjadi dasar
yang efektif bagi pertimbangan dan penilaian suatu entitas sekolah tertentu.
2.4.2
Klasifikasi Biaya
Biaya diidentifikasikan dan
diklasifikasi menurut sifatnya. Klasifikasi biaya-biaya di entitas sekolah
menurut sifatnya akan digunakan untuk mempertegas batasan, mempermudah
perhitungan, dan menambah keakuratan pelaporan. Menurut sifatnya, biaya
dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Biaya langsung, merupakan biaya
yang dikeluarkan untuk membiayai proses pencapaian hasil dan tujuan seuatu
organisasi. Di sekolah dasar dan menengah negeri, biaya langsung adalah biaya
proses peningkatan kualitas siswa dan pencapaian tujuan utama sekolah yang
tidak terpisahkan dari diri siswa serta berdampak terhadap siswa secara
keseluruhan. Contoh biaya langsung adalah biaya praktikum, biaya ujian, biaya
pemakaian laboratorium, dan sejenisnya.
2. Biaya tidak langsung, adalah
komponen biaya penunjang atau pelengkap dari komponen biaya langsung. Dalam
dunia pendidikan biaya tidak langsung merupakan komponen penunjang atau
katalisator dalam proses belajar mengajar. Jadi, tujuan akhir sekolah dalam
peningkatan kualitas lulusan dapat lebih sepat dicapai. Contoh biaya tidak
langsung antara lain biaya kebersihan, bantuan dana kegiatan siswa, biaya
kegiatan sosial, dan sejenisnya.
Pada
awalnya, komponen penyusun anggaran terdiri dari berbagai aktivitas yang
terjadi dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai aktivitas tersebut, biaya
pelaksanaannya terdiri dari dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak
langsung. Dalam pembahasan bab ini, digunakan alat bantu penyusunan laporan
biaya aktivitas, yaituActivity Costing System (ACS), yang merupakan salah satu
alat penghitungan biaya dalam pendekatan ekonomi. Menurut pendekatan ekonomi
tersebut, biaya merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan entitas
bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian aktivitas dan prasarana
pendukung aktivitas yang dibutuhkan. Dengan penjabaran jenis biaya dan
aktivitas secara bersamaan, anggaran tahunan dapat dirinci secara lebih akurat.
Kelebihan
metode tersebut adalah kemudahannya dalam merinci biaya yang perlu
diperhitungkan. Metode tersebut tidak mengindahkan pengaruh tingkat teknologi,
kondisi internal, dan tingkat efisiensi aktivitas organisasi dalam pencapaian
tujuan organisasi.
2.5
Sistem Akuntansi Biaya Untuk Biaya Tenaga Kerja/Karyawan Sektor Pendidikan
Tenaga
kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk
melakukan aktivitas yang terkait dengan institusi pendidikan, seperti mengajar.
Biaya tenaga kerja di sektor pendidikan dapat dibagi ke dalam beberapa golongan
berikut :
a. Gaji
Kepala Sekolah
b. Tunjangan
Kepala Sekolah
c. Gaji
Guru
d. Tunjangan
Guru
e. Gaji
Guru honorer
Untuk
besaran gaji dan tunjangan Kepala Sekolah maupun guru sudah ditentukan oleh
pemerintah berdasarkan pangkat dan golongan mereka, sehingga akuntansi biaya
lebih digunakan untuk menghitung gaji guru honorer atau karyawan lain yang
lembur.
Ada
beberapa cara untuk menghitung gaji guru honorer maupun upah lembur karyawan.
Salah satunya adalah dengan mengalikan tariff upah dengan jam kerja karyawan.
Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data
jumlah jam kerjanya selama periode tertentu. Jadi yang diperlukan untuk guru
honorer dan karyawan yang lembur adalah apa yang dinamakan dengan Kartu Hadir.
Kartu hadir adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran
karyawan, yaitu jangka waktu antara jam hadir dan jam meninggalkan tempat kerja.
2.6
Pembiayaan Pendidikan
Otonomi
daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam
pengelolaan pendidikan. Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas pengelolaan sektor pendidikan pada semua jenjang diluar pendidikan
tinggi. Dari sisi substansi, Pemda bertanggung jawab atas hamper segala bidang
yang terkait dengan sektor pendidikan. Namun, ada indikasi bahwa pelimpahan
wewenang di sektor pendidikan tersebut tidak diikuti oleh pelimpahan
sumber-sumber keuangan yang memadai. Akibatnya muncul persoalan
ketidakseimbangan antara kewenangan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Pemda
untuk mengelola pendidikan.
Ditinjau
dari sudut human capital, pendidikan diperhitungkan sebagai faktor
penentu keberhasilan seseorang, baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai
pendidikan merupakan asset moral, di mana pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh dalam pendidikan dianggap sebagai investasi. Pengertian pembiayaan
pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan
pengembangan sektor pendidikan.
Pendidikan
merupakan unsur utama pengembangan SDM. SDM dianggap lebih bernilai apabila
sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian, serta keterampilannya sesuai
dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu
alat pengubah karakter manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengetahui
segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan
hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh
kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Dengan demikian, peranan pembiayaan
pendidikan terlihat jelas dalam peningkatan kualitas SDM agar sejajar dengan
manusia lain, baik secara regional, nasional, maupun inernasional.
Dalam
situasi bagaimana pun, Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap
pembiayaan pendidikan. Pada sisi lain, Negara melalui pemerintah harus terus
menyosialisasikan pembiayaan pendidkan dengan mengacu pada standar baku,
terutama tentang komponen pendidikan, proses belajar-mengajar, kurikulum, dan
target kompetensi lulusan.
Konvensi
Nasional Pendidikan merupakan konvensi empat tahunan bagi komunitas pendidikan.
Inti dari konvensi ini adalah pembiayaan pendidikan harus ditata penggunaannya,
karena selain dari dana APBN/APBD, dana pendidikan juga bisa dipungut dari
masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dana yang bersumber dariAPBN dan
masyarakat harus diatur tentang pemungutannya, bagaimana menggunakannya,
kemudian bagaimana mempertanggung jawabkannya. Pengaturan tentang pengelolaan
pembiayaan pendidikan agar memiliki dasar hokum yang kuat perlu diatur
setingkat Peraturan Pemerintah (PP).
Berdasarkan
UUD 1945 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dana pendidikan
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal
20% dari total APBN/APBD. Pembiayaan pendidikan sebesar 20% itu memang
seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatan.
Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan
20% tersebut pada jalurnya
DAFTAR
PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar